UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku, Pesangon Minimal 1 Kali: Apa Lagi yang Berubah?

JAKARTA – UU Pelindungan Ketenagakerjaan kembali ramai dibicarakan pekan ini, seiring makin banyak pekerja dan pengusaha mencari tahu isinya. Aturan bernomor 27 Tahun 2026 itu disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026, lalu diteken Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Menurut naskah UU yang dimuat basis data hukum DDTC, aturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ceritanya

UU ini lahir setelah Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja, menurut Katadata dan Pasardana. RUU-nya menjadi usul inisiatif DPR pada 27 Agustus 2026 dan dibahas di tingkat pertama pada 14 September hingga 5 Oktober 2026. Rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani menyetujuinya dengan dukungan semua fraksi, menurut Katadata dan Kontan.

Dengan berlakunya UU baru, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dicabut, begitu pula sebagian pasal ketenagakerjaan dalam lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Pasal 311). Aturan pelaksana lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310).

Pesangon: tak ada lagi pengali 0,5

Perubahan yang paling banyak dibahas adalah pesangon. Di era Cipta Kerja, sejumlah alasan PHK memakai pengali 0,5 sehingga pekerja hanya menerima separuh dari hitungan dasar. Kini pesangon minimal satu kali hitungan, menurut Kontan dan Katadata. “Tidak ada lagi pesangon dengan indeks pengali 0,5,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, seperti dikutip Katadata.

Tabel di Pasal 232 mengatur pesangon satu bulan upah untuk masa kerja kurang dari setahun, naik bertahap, hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja dimulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga sampai kurang dari enam tahun, hingga sepuluh bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.

UU juga mewajibkan pengusaha menyiapkan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253). Usaha mikro dan kecil dikecualikan. Menurut Katadata, dana ini terpisah dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan dan disiapkan untuk perusahaan yang tutup dan tak sanggup membayar pesangon.

PHK tak bisa lagi sepihak

Sebelum PHK, perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja wajib ditempuh. PHK hanya sah bila ada kesepakatan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap; tanpa itu PHK batal demi hukum dan pekerja dipekerjakan kembali (Pasal 228). PHK karena menikah, hamil, atau aktif di serikat pekerja juga batal demi hukum (Pasal 230). Kontan mencatat upah tetap wajib dibayar selama perselisihan berjalan.

“Jadi tidak ada lagi pengali yang 0,5 dan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah gitu ya,” ujar Yassierli, seperti dikutip Kontan.

Kontrak, alih daya, lembur, dan cuti

Untuk pekerja kontrak, PKWT dibatasi paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun (Pasal 82). PKWT dilarang untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 87), dan uang kompensasi wajib dibayar ketika kontrak berakhir (Pasal 88).

Alih daya dibatasi pada jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Bila pekerja alih daya dipakai di lini produksi, statusnya beralih menjadi pekerja perusahaan pemberi kerja (Pasal 95 dan 98). Perusahaan alih daya diberi waktu paling lama satu tahun untuk menyesuaikan diri (Pasal 306).

Lembur dibatasi paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu (Pasal 116). Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus, dan cuti melahirkan diatur paling singkat tiga bulan pertama. Katadata juga mencatat larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.

Upah minimum: formula atau KHL

Upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan sektoral ditetapkan dari angka yang lebih tinggi antara hasil formula dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung BPS (Pasal 137 dan 139). Menurut Katadata, upah minimum 2027 masih memakai PP 49/2025. “Penghitungan upah minimum berdasarkan RUU Ketenagakerjaan berlaku 1 tahun sejak diundangkan,” kata Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnaker Indah Anggoro Putri, seperti dikutip Katadata.

Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha

Bagi pekerja, posisi tawar saat menghadapi PHK menjadi lebih kuat karena prosedur dan nilai minimum pesangon kini tertulis jelas. Bagi pengusaha, ada pekerjaan rumah baru: menata ulang kontrak dan alih daya, serta menyiapkan dana cadangan. Kemnaker pada akhir Oktober mengajak serikat pekerja ikut mengawal pelaksanaannya, menurut Pasardana. KSPI menerima UU ini dengan catatan, menurut Kontan.

Yang belum diketahui

Aturan turunan berupa PP dan peraturan menteri wajib terbit paling lambat satu tahun sejak diundangkan (Pasal 312). Hingga kini belum ada yang diumumkan, termasuk PP tentang dana cadangan pesangon. Lembaga pengelola dana itu dan besaran iurannya juga belum jelas.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan Katadata, Kontan, dan Pasardana, serta naskah UU 27/2026 yang dimuat basis data hukum DDTC. Nomor pasal mengacu pada naskah tersebut.

Foto: foto utama adalah foto arsip Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Desember 2024) dari Wikimedia Commons. Foto pekerja di trotoar Jalan Sudirman juga foto arsip (2020), bukan dokumentasi peristiwa terbaru.