UU Pelindungan Ketenagakerjaan Sudah Berlaku, Apa Saja yang Berubah bagi Pekerja?

Ceritanya

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026, menurut CNBC Indonesia dan CNN Indonesia. UU ini menggantikan klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Isinya mulai ramai dibedah publik sepekan terakhir, dari soal cuti sampai pesangon. Bagi jutaan pekerja, pertanyaannya sederhana: hak apa yang kini lebih jelas, dan apa yang masih menunggu aturan pelaksana?

Cuti bersama tak lagi memotong cuti tahunan

Pasal 118 ayat 6 menyebut, bila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja, menurut CNN Indonesia. Selama ini banyak pekerja mendapati jatah cuti tahunannya terpotong setiap kali ada cuti bersama.

Cuti tahunan tetap minimal 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, menurut CNN Indonesia.

Hak istirahat dirinci

UU ini mewajibkan istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja empat jam berturut-turut, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja, serta istirahat panjang 30 hari kalender setiap lima tahun masa kerja, menurut CNN Indonesia. Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan di tahun yang sama.

Pesangon punya tabel baru

Pasal 232 mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak saat terjadi PHK, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK, menurut CNBC Indonesia. Pesangon dimulai dari satu bulan upah untuk masa kerja kurang dari setahun, hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.

Uang penghargaan masa kerja dimulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga sampai enam tahun, hingga 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, menurut CNBC Indonesia.

Kenapa UU ini lahir, dan apa kata publik

UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXII/2023, yang mengabulkan sebagian uji materi elemen buruh dan memerintahkan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja, menurut CNN Indonesia. Putusan itu mencakup enam klaster, dari tenaga kerja asing, kontrak kerja waktu tertentu, alih daya, upah, PHK, hingga pesangon.

Meski begitu, belum semua pihak puas. CNN Indonesia mencatat serikat buruh mendesak pemerintah membuka naskah UU tersebut ke publik. Pekerjaan rumah lain ada pada aturan pelaksana: Pasal 312 memberi waktu paling lama satu tahun untuk menerbitkannya, menurut CNBC Indonesia, sehingga sebagian detail teknis belum bisa dipastikan sekarang.

Metode dan foto arsip

Artikel ini disusun dari laporan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia yang mengutip langsung pasal-pasal UU 27/2026. Redaksi belum membaca naskah resmi lengkap UU tersebut; isi pasal dikutip sebagaimana dimuat sumber.

Foto dalam artikel ini adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru.