Perpres Ojol Sudah Terbit, Apa yang Langsung Berubah bagi Pengemudi?

JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis, 8 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi kerangka baru bagi hubungan pengemudi, perusahaan platform, dan pemerintah.

Kementerian Sekretariat Negara menyebut ruang lingkupnya meliputi sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksanaannya melibatkan sedikitnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM.

Perpres adalah landasan, implementasi menentukan dampak

Bagi pengemudi, penerbitan Perpres merupakan dasar hukum, bukan berarti seluruh manfaat otomatis berlaku serentak pada hari pengumuman. Perubahan nyata akan bergantung pada aturan turunan, pembagian tugas antarlembaga, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang dapat digunakan.

Kementerian UMKM menyatakan status pengemudi tetap sebagai mitra dan pemerintah akan membentuk satuan tugas lintas kementerian. Pernyataan ini perlu dibaca bersama rincian hak, kewajiban, dan standar kemitraan yang nantinya diterapkan.

Forum dan satgas perlu menghasilkan mekanisme yang terukur

DPR dan pemerintah juga menyebut forum komunikasi akan dibentuk untuk menjalankan Perpres. Ukuran keberhasilannya bukan hanya keberadaan forum, tetapi keterbukaan proses, keterwakilan pengemudi, dan tindak lanjut terhadap persoalan tarif, perlindungan kerja, serta angkutan barang.

Foto pendamping memperlihatkan pengemudi ojek online di Salatiga sebagai konteks. Foto tersebut bukan dokumentasi penerbitan Perpres atau kegiatan pemerintah pada 8 Oktober.