Gugatan Ijazah Jokowi dan Eksepsi Sama-sama Ditolak, Apa Bedanya?

Pengadilan Negeri Surakarta menolak seluruh gugatan Sigit Pratomo terhadap Joko Widodo dalam perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2026/PN Skt, Kamis, 29 Oktober 2026. Namun, amar yang diberitakan juga menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat I. Dua hasil ini menyangkut bagian berbeda, sehingga penolakan eksepsi tidak berarti gugatan penggugat dikabulkan.

Apa yang diminta, apa yang diputus?

Laporan Dandapala pada 30 Oktober menjelaskan bahwa penggugat meminta tindakan Jokowi yang dinilai tidak memperlihatkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 kepada publik maupun dalam persidangan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. UGM dan Polda Metro Jaya menjadi turut tergugat. Uraian itu adalah dalil dan permintaan penggugat, bukan temuan pengadilan bahwa perbuatan melawan hukum telah terjadi.

Cara membaca hasilnya adalah memisahkan permintaan dari masing-masing pihak. Pada bagian eksepsi, keberatan tergugat dan turut tergugat I ditolak. Pada bagian pokok perkara, gugatan Sigit juga ditolak seluruhnya. Karena itu, mengambil hanya salah satu bagian dapat membuat pembaca keliru mengenai hasil akhir tuntutan penggugat.

Humas PN Solo Aris Gunawan, dalam laporan detikJateng 29 Oktober, menyampaikan kedua bagian amar tersebut. Laporan detikJateng dan Merdeka juga mencatat biaya perkara Rp328.500 dibebankan kepada penggugat. Biaya itu disebut sebagai biaya perkara; artikel ini tidak mengubahnya menjadi klaim denda pidana atau ganti rugi.

Tanggapan pihak bukan pengganti amar

Tanggapan para pihak menyoroti bagian yang berbeda. Kepada media, kuasa hukum penggugat Dekka Ajeng Maharasri menyatakan puas karena eksepsi pihak tergugat ditolak. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi YB Irpan menyatakan penggugat tidak membuktikan dalilnya. Pernyataan terakhir adalah penjelasan kuasa hukum yang dikutip media, bukan kesimpulan redaksi setelah membaca pertimbangan lengkap hakim.

Perbandingan amar dengan kedua tanggapan itu menunjukkan mengapa klaim puas dari satu pihak tidak dapat menggantikan pembacaan hasil perkara. Yang dapat dipastikan dari sumber yang dibaca adalah penolakan eksepsi, penolakan seluruh gugatan, dan pembebanan biaya. Naskah ini tidak menyimpulkan adanya putusan baru mengenai keaslian ijazah hanya dari kutipan amar tersebut.

Apa yang belum diketahui?

Dandapala menyebut para pihak masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. Sumber yang diperiksa belum menjelaskan apakah upaya hukum sudah diajukan. Karena itu, putusan ini tidak disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Metode liputan: kompilasi laporan Dandapala, detikJateng, dan Merdeka, tanpa wawancara atau kehadiran di persidangan. Dandapala merujuk SIPP PN Surakarta; redaksi belum memperoleh salinan lengkap putusan maupun membaca langsung seluruh pertimbangannya. Foto adalah potret resmi Jokowi tahun 2019, bukan dokumentasi sidang 29 Oktober 2026.