MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Rombak UU Peradilan Militer—Semua Kasus TNI Langsung Pindah?

Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 15 Oktober 2026. Majelis menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat jika tidak diubah dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Bukan perintah teknis memindahkan semua perkara hari ini

Apakah seluruh perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI langsung dipindahkan ke peradilan umum pada hari putusan? Sumber yang diperiksa belum menunjukkan petunjuk teknis pemindahan otomatis semua perkara berjalan. Amar putusan menetapkan tenggat perubahan undang-undang dan konsekuensi jika tenggat itu tidak dipenuhi; rincian transisi masih perlu dituangkan oleh pembentuk undang-undang.

Jenis tindak pidana, bukan semata status prajurit

Arah konstitusionalnya lebih tegas. Dalam pertimbangan yang dilaporkan Detik dan Media Indonesia, MK membedakan yurisdiksi berdasarkan karakter tindak pidana, bukan semata-mata status pelaku sebagai prajurit. Tindak pidana yang khas militer tetap dapat berada dalam peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum.

Perbedaan itu penting karena UU Peradilan Militer saat ini memakai frasa tindak pidana tanpa batas yang dinilai cukup jelas antara perkara militer dan perkara umum. MK menilai masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menafsirkan satu frasa; undang-undangnya perlu ditata ulang secara menyeluruh.

Apa arti tenggat dua tahun

Tenggat dua tahun bukan sekadar anjuran politik. Amar yang dilaporkan menyatakan bahwa bila pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan dalam jangka tersebut, UU Nomor 31 Tahun 1997 menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Enam bagian yang perlu diatur ulang

Apa saja yang harus diperjelas? Pertimbangan putusan mencakup definisi tindak pidana militer dan umum, batas yurisdiksi kedua lingkungan peradilan, integrasi penuh peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, pengaturan keadaan pertempuran, penyesuaian hukum acara, serta mekanisme penyelesaian sengketa forum ketika ada perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang.

Perkara ini diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. Mereka menguji Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Peradilan Militer. Situs pelacakan perkara MK mencatat sidang pengucapan putusan berlangsung pada 15 Oktober 2026 pukul 13.30 WIB dan menyediakan tautan berkas putusan resmi.

Respons awal dari TNI

Respons awal TNI belum berupa sikap teknis terhadap revisi. Media Indonesia melaporkan Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak mengatakan akan mempelajari putusan tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Tandyo Budi Revita menyatakan TNI akan mengikuti ketentuan konstitusi dan proses yang ditetapkan negara.

Mengapa topik ini dipilih

Topik ini dipilih setelah dua istilah terkait hukum dan pengadilan masuk jajaran atas tren pencarian Indonesia pada Kamis sore, sementara putusan diberitakan serentak oleh ANTARA, Detik, dan sejumlah media nasional. Sinyal tersebut menunjukkan perhatian publik yang kuat, bukan ukuran dukungan atau penolakan terhadap putusan.

Artikel ini disusun dari pelacakan perkara resmi MK, laporan ANTARA, Detik, serta Media Indonesia. Redaksi tidak menghadiri sidang, tidak mewawancarai pemohon, hakim, atau TNI, dan tidak memberikan pendapat hukum individual. Berkas PDF resmi terhubung dari halaman pelacakan MK, tetapi tidak dapat dibaca oleh alat pemeriksaan redaksi karena akses berkas menolak permintaan otomatis; rincian amar dan pertimbangan karena itu dicocokkan melalui beberapa laporan yang mengutip pembacaan putusan.

Foto utama adalah arsip Gedung Mahkamah Konstitusi pada 17 November 2018, bukan dokumentasi sidang 15 Oktober 2026. Kesimpulan yang aman saat ini: putusan memberi arah pemisahan yurisdiksi berdasarkan jenis tindak pidana dan tenggat legislasi dua tahun, tetapi pelaksanaan teknis serta penanganan perkara transisi masih menunggu pengaturan yang lebih rinci.