Suahasil Lantik 5 Pejabat, Ini Beda Tugas Dua Dirjen yang Berganti

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat eselon I pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dua jabatan yang berganti sama-sama memuat urusan keuangan, tetapi memiliki tugas berbeda: Tri Budhianto memimpin Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sedangkan Nufransa Wira Sakti memimpin Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lima nama dan pergantian jabatan

ANTARA melaporkan pelantikan berlangsung di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Astera Primanto Bhakti menjadi Sekretaris Jenderal; Neilmaldrin Noor menjadi Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak; dan Hidayat Amir menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Daftar lima nama dan jabatan ini juga dimuat Kontan.

Menurut Kontan, Astera sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, perpindahannya ke Sekretariat Jenderal dan penempatan Tri Budhianto di Perbendaharaan merupakan dua bagian dari pergantian pimpinan yang sama.

Perbendaharaan dan Perimbangan: nama mirip, tugas berbeda

Perbedaannya dapat dibaca pada PMK Nomor 124 Tahun 2024. Pasal 963 menempatkan Ditjen Perbendaharaan pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan perbendaharaan negara. Contoh layanan di bawah jaringannya, sebagaimana dijelaskan laman resmi DJPb, adalah pengujian surat perintah pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN. Ini membantu menjelaskan sisi pelaksanaan pembayaran dari kas negara.

Sementara itu, Pasal 1328 menempatkan Ditjen Perimbangan Keuangan pada kebijakan alokasi serta pengelolaan dana perimbangan, transfer ke daerah lainnya, pajak daerah, dan retribusi daerah. Jadi, urusan alokasi dana untuk daerah dan urusan pelaksanaan pembayaran negara perlu dibedakan meskipun keduanya dapat berkaitan dalam satu proses anggaran.

Sekretariat Jenderal dan batas pembacaan aturan

Jabatan baru Astera memiliki cakupan lain. Pasal 9 menugaskan Sekretariat Jenderal mengoordinasikan pekerjaan, pembinaan, dan dukungan administrasi lintas unit Kementerian Keuangan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipertukarkan hanya karena semuanya berada di kementerian yang sama.

PMK 124 Tahun 2024 telah diubah oleh PMK 117 Tahun 2025. Abstrak resmi perubahan yang dibaca mengatur pengecualian tenggat pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru khusus di Ditjen Pajak sampai 31 Desember 2026. Ketentuan itu tidak digunakan sebagai bukti bahwa pelantikan lima pejabat hari ini mengubah tarif pajak atau besaran transfer daerah; laporan pelantikan yang diperiksa tidak memuat keputusan tersebut.

Metode dan konteks foto

Metode liputan: kompilasi laporan ANTARA dan Kontan, dipadankan dengan bagian tugas organisasi dalam PMK 124 Tahun 2024, abstrak perubahan PMK 117 Tahun 2025, serta laman resmi DJPb. Redaksi belum membaca salinan keputusan pengangkatan lima pejabat dan tidak menghadiri pelantikan. Foto Suahasil bersama istrinya merupakan arsip wisuda Universitas Indonesia pada 13 September 2025, bukan dokumentasi pelantikan 23 Oktober 2026.