DEN Klarifikasi Usulan Korupsi: Unsur Kerugian Negara Tetap, Apa yang Diubah?

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan rekomendasinya tidak menghapus kerugian keuangan negara dari rumusan tindak pidana korupsi. Dalam rilis resmi bertanggal 21 Oktober 2026, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa yang hendak disempurnakan adalah pembuktian unsur tindak pidana, sekaligus penambahan delik yang belum diatur.

Klarifikasi ini memperbarui konteks pernyataan Luhut seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober. Laporan ANTARA sebelumnya menyebut persetujuan kajian mengenai definisi korupsi berdasarkan keterangan Luhut. Rilis DEN kini menyatakan pembahasan standar internasional itu bukan usulan menghapus unsur kerugian negara atau mengubah definisi korupsi dalam hukum Indonesia.

Sahroni mendorong revisi pada 22 Oktober

Pada 22 Oktober, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong kajian tersebut ditindaklanjuti melalui revisi UU Tipikor. Dalam laporan detikNews pukul 08.36 WIB dan kumparanNEWS pukul 10.36 WIB, ia meminta pembedaan antara risiko bisnis negara dan korupsi pejabat, dengan memperhatikan niat atau mens rea. Pernyataan Sahroni di sini bersumber dari laporan kedua media, bukan wawancara redaksi.

Dukungan Sahroni itu merupakan pendapat seorang pimpinan komisi, bukan bukti keputusan DPR atau pengesahan revisi. Pembaca juga perlu menyandingkannya dengan klarifikasi DEN sehari sebelumnya: DEN menyatakan unsur kerugian negara tetap dipertahankan, sedangkan pembuktian dan jangkauan delik hendak disempurnakan. Dua pernyataan tersebut tidak boleh diringkas menjadi kabar bahwa kerugian negara sudah dikeluarkan dari tindak pidana korupsi.

Empat rekomendasi dan tanggapan KPK

DEN merinci empat rekomendasi: penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP; perlindungan keputusan kebijakan atau bisnis beritikad baik, sesuai prosedur, dan bebas benturan kepentingan; adopsi delik UNCAC, antara lain penyuapan pejabat publik asing; serta omnibus law keuangan negara. Ini penjelasan posisi dan usulan DEN, bukan bukti bahwa rumusan baru telah diundangkan.

Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan lembaganya tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total, menurut ANTARA pada 21 Oktober pukul 18.43 WIB. Ia menyebut penyuapan pejabat asing, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan peningkatan kekayaan secara tidak wajar sebagai bidang yang mendesak diatur. Pernyataan KPK ini dibaca melalui laporan media, bukan dokumen kajian KPK.

UNCAC merinci perbuatan, bukan satu definisi

Rujukan yang disebut dalam pemberitaan ialah Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC. Penjelasan resmi UNODC menyatakan konvensi ini tidak menetapkan satu definisi umum korupsi. Pendekatannya ialah merinci perbuatan tertentu. Artinya, membaca UNCAC hanya sebagai aturan penyuapan akan mengabaikan bagian lain dari dokumen itu.

Pasal 15 mengatur penyuapan pejabat publik nasional: keuntungan tidak semestinya ditawarkan, diberikan, diminta, atau diterima agar pejabat bertindak atau tidak bertindak dalam tugasnya. Pasal 17 mencakup penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan harta yang dipercayakan kepada pejabat karena jabatannya. Keduanya menyebut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mewajibkan negara pihak mengambil langkah untuk menjadikannya tindak pidana.

Bedakan kewajiban tiap pasal

Rumusan kewajibannya tidak seragam. Pasal 18 tentang perdagangan pengaruh dan Pasal 19 tentang penyalahgunaan fungsi meminta negara pihak mempertimbangkan kriminalisasi. Pada Pasal 19, unsur yang disebut antara lain tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan secara sengaja oleh pejabat, yang melanggar hukum dalam menjalankan fungsi, dengan tujuan memperoleh keuntungan tidak semestinya bagi diri sendiri atau pihak lain.

Perbedaan ini penting ketika menilai usulan penyesuaian. Pertanyaannya bukan hanya apakah suatu kebijakan menyebut UNCAC, melainkan pasal mana yang dijadikan acuan, perbuatan apa yang dicakup, dan bagaimana unsur-unsurnya dirumuskan. Daftar jenis perbuatan dan tingkat kewajiban dalam konvensi tidak dapat dipertukarkan begitu saja.

Klarifikasi belum sama dengan aturan baru

Perkembangan terbaru mengubah cara membaca judul-judul awal tentang usulan tersebut: klarifikasi DEN harus ikut diperhitungkan. Namun, rilis dan laporan yang diperiksa belum menyediakan naskah lengkap kajian, rancangan pasal final, atau dokumen pengundangan perubahan. Karena itu, artikel ini tidak menyatakan aturan baru sudah berlaku atau status perkara tertentu otomatis berubah.

Metode dan konteks foto

Artikel ini menyandingkan rilis DEN yang dibaca langsung, laporan ANTARA dan detik, serta teks UNCAC dan penjelasan UNODC. Redaksi tidak menghadiri pertemuan atau memperoleh naskah lengkap kajian. Foto Luhut adalah arsip di Pentagon pada 7 Juni 2017, bukan dokumentasi pertemuan Oktober 2026.