Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Edisi NasionalPedoman · Koreksi
BERITA. KONTEKS. PERSPEKTIF.
Nasional

Dana Iklim Norwegia Rp1,8 Triliun untuk Indonesia: Kenapa Harganya Kini Dua Kali Lipat?

Sigrun Aasland, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, tokoh di balik dana iklim Norwegia untuk Indonesia
Foto: Tankesmien Agenda / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Intinya dulu

Norwegia menambah kontribusi US$100 juta, sekitar Rp1,8 triliun, untuk Indonesia sebagai imbalan atas turunnya emisi dari sektor hutan dan lahan. Harga per ton karbon yang dibayar kini US$10, dua kali lipat dari tahap-tahap sebelumnya.

Ceritanya

ANTALYA – Pemerintah Norwegia mengumumkan tambahan dana iklim sebesar US$100 juta untuk Indonesia. Pengumuman itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), menurut siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan laporan CNN Indonesia.

CNN Indonesia menghitung nilai itu setara sekitar Rp1,8 triliun dengan kurs Rp18.235 per dolar AS. Dana ini merupakan tahap kelima skema Results-Based Contribution (RBC), yaitu pembayaran yang baru cair setelah penurunan emisi terbukti dan diverifikasi.

Bukan hibah biasa: dibayar setelah hasil terbukti

Dalam skema RBC, Norwegia tidak memberi uang di muka. Pembayaran dihitung dari jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil ditekan Indonesia di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Siaran pers KLH menyebut capaian yang dihargai kali ini berasal dari periode 2020-2023, sementara IDN Times mengutip Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland yang menyebut periode 2021-2023.

Yang paling menarik adalah harganya. Pembayaran tahap kelima dihitung US$10 per ton CO2 ekuivalen. Pada empat tahap sebelumnya, harganya hanya US$5 per ton. Dari empat tahap itu, Indonesia sudah menerima total US$216 juta untuk capaian periode 2016-2017 hingga 2019-2020.

Dana iklim Norwegia dalam angka

Tambahan
US$100 juta (±Rp1,8 T)
Harga karbon
US$10 per ton CO2e
Tahap sebelumnya
US$5 per ton
Total 4 tahap lalu
US$216 juta

Apa kata pejabat kedua negara

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyambut tambahan dana tersebut. “Kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia,” kata Hashim, seperti dikutip CNN Indonesia.

Dari pihak Norwegia, Sigrun Aasland menyebut kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan. “16 tahun yang lalu, Indonesia dan Norwegia membuat komitmen satu sama lain,” ujarnya, seperti dikutip IDN Times. Ia juga menyebut angka deforestasi Indonesia kini berada di antara yang terendah dalam sejarah.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menekankan bahwa pembayaran berbasis hasil harus selaras dengan target NDC, sistem pengukuran dan verifikasi (MRV), Nilai Ekonomi Karbon nasional, serta mencegah penghitungan ganda.

Lahan hutan terbuka di Kalimantan
Lahan hutan yang terbuka di Kalimantan. Foto arsip sebagai ilustrasi deforestasi, bukan lokasi yang dinilai dalam skema pembayaran Norwegia. Foto: IndoMet in the Heart of Borneo / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Konteks: hutan, gambut, dan 70.000 penjaga

Pemerintah mengaitkan capaian ini dengan program FOLU Net Sink 2030. Menurut CNN Indonesia, perhutanan sosial telah membuka akses kelola hutan lebih dari 8,3 juta hektare bagi sekitar 1,4 juta keluarga. Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan jumlah penjaga hutan dan pemadam kebakaran ditambah dari 5.000 menjadi 70.000 orang.

Indonesia juga menyatakan komitmen investasi US$1 miliar untuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF), dana hutan tropis global yang digagas Brasil. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut masyarakat, termasuk Masyarakat Peduli Api, sebagai mitra penting dalam menjaga hutan.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi publik, kabar ini menunjukkan bahwa hutan yang tetap berdiri kini punya nilai uang yang terukur. Semakin baik data penurunan emisi, semakin besar peluang dana serupa masuk. Namun, dana berbasis hasil juga menuntut transparansi: ke mana uangnya disalurkan dan siapa yang menikmati manfaatnya di daerah.

Pembaca yang tinggal di sekitar kawasan hutan bisa memantau program perhutanan sosial dan pencegahan kebakaran di wilayahnya, karena dua hal itu disebut pemerintah sebagai penopang capaian emisi.

Yang belum diketahui

Sampai artikel ini disusun, rincian penyaluran dana US$100 juta itu, termasuk lembaga pengelola dan program penerimanya, belum dijelaskan dalam sumber yang kami baca. Perbedaan periode capaian (2020-2023 atau 2021-2023) juga belum dijelaskan secara resmi.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH serta laporan CNN Indonesia dan IDN Times. Foto utama adalah foto arsip Sigrun Aasland dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi COP31. Foto di dalam isi adalah foto arsip lahan hutan di Kalimantan.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga