Pajak Masih Kurang Rp514 Triliun dalam Dua Bulan, Kenapa Menkeu Sampai Minta Dukungan?

Ceritanya

JAKARTA – Pemerintah punya pekerjaan rumah besar menjelang tutup tahun. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap setoran pajak masih kurang Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi akhir tahun.

“Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak,” kata Suahasil, seperti dikutip CNBC Indonesia. Ia lalu menambahkan, “Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak.”

Kepada wartawan, seperti dilaporkan detikFinance, Suahasil juga mengakui beratnya beban itu. “Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun,” ujarnya, merujuk pada setoran yang sudah terkumpul hingga Oktober.

Dari mana angka Rp514 triliun?

Menurut detikFinance dan CNBC Indonesia, target penerimaan pajak dalam APBN 2026 adalah Rp2.357,7 triliun. Realisasi hingga Oktober Rp1.796,8 triliun. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak akhir tahun (outlook) sebesar Rp2.310,8 triliun, sekitar 98 persen dari target.

Angka Rp514 triliun adalah selisih antara outlook dan realisasi tersebut. Artinya, Rp514 triliun adalah jumlah yang harus dikejar agar proyeksi pemerintah tercapai, bukan target penuh APBN. Jika dihitung terhadap target penuh, selisihnya sekitar Rp560,9 triliun. Perbedaan ini penting supaya pembaca tidak salah membaca besaran tantangannya.

Gambaran APBN secara utuh

Republika melaporkan defisit APBN per 31 Oktober mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto,” kata Suahasil, dikutip Republika. Dalam laporan semester, target defisit akhir tahun direvisi menjadi 2,85 persen PDB, masih di bawah batas 3 persen.

Menurut JawaPos, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, sedangkan belanja negara Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, naik 15,6 persen dibanding tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp267,2 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah melampaui target. Secara total, masih ada Rp590,1 triliun pendapatan yang harus dikumpulkan dan Rp945,2 triliun belanja yang harus disalurkan dalam dua bulan terakhir.

Belajar dari tahun lalu

Kekhawatiran soal setoran pajak bukan hal baru. Pada 2025, realisasi penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun dari target Rp2.189,3 triliun, atau 87,6 persen, seperti dilaporkan JawaPos mengutip ANTARA pada Januari 2026. Kekurangannya sekitar Rp271,7 triliun.

Target 2026 dipasang jauh lebih tinggi, sekitar 23 persen di atas realisasi 2025 menurut hitungan redaksi. Dengan latar itu, proyeksi 98 persen yang dipegang pemerintah tahun ini terbilang ambisius dan bergantung pada kinerja dua bulan terakhir.

Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak?

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, yang hadir dalam konferensi pers, menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan. “Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya,” kata Bimo, dikutip detikFinance.

Suahasil juga menekankan sisi belanja. “Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” katanya, seperti dilaporkan Republika.

Apa artinya bagi pembaca

Bagi wajib pajak, akhir tahun biasanya identik dengan pengawasan kepatuhan yang lebih ketat. Pastikan kewajiban seperti setoran PPh dan PPN bagi pelaku usaha sudah tertib. Bagi publik, penerimaan pajak menentukan kemampuan negara membiayai belanja, mulai dari subsidi energi hingga program prioritas, tanpa menambah utang lebih besar.

Yang belum diketahui

Dalam liputan yang kami baca, belum ada penjelasan resmi rinci mengapa penerimaan pajak 2026 tertinggal, juga belum ada daftar langkah khusus Ditjen Pajak untuk November-Desember selain pengawasan kepatuhan. Pertumbuhan penerimaan pajak tahunan hingga Oktober juga belum kami temukan.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari liputan detikFinance, CNBC Indonesia, Republika, dan JawaPos atas konferensi pers APBN KiTa 13 November 2026, ditambah data realisasi pajak 2025. Selisih terhadap target penuh dan perbandingan target dihitung redaksi. Foto gedung Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan adalah foto arsip dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi konferensi pers.