Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Edisi NasionalPedoman · Koreksi
BERITA. KONTEKS. PERSPEKTIF.
Hiburan

Klarifikasi The Dudas Minus One soal Rp14,69 Miliar: Fakta yang Perlu Publik Tahu

The Dudas Minus One, grup Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten, berfoto di atas panggung
Personel The Dudas Minus One dalam foto dokumentasi grup. Foto: dok. bahan redaksi.
Intinya dulu

Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten menegaskan nilai kontrak Rp14,69 miliar bukan seluruhnya honor pribadi mereka. RANS merinci nilai itu mencakup empat campaign, produksi konten, perjalanan, dan logistik. ICW tetap mempertanyakan perlunya anggaran influencer dan keterbukaan dokumennya.

Ceritanya

JAKARTA – Angka Rp14,69 miliar yang ramai diperbincangkan pekan ini ternyata bukan bayaran untuk tiga orang. Itu pesan utama klarifikasi The Dudas Minus One, grup yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten, setelah nama mereka terseret sorotan ICW soal pengadaan jasa influencer di dua kementerian.

Klarifikasi itu disampaikan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten lewat video di akun Instagram @dudasminusone pada Selasa (10/11/2026) malam, menurut Liputan6.

Para personel menegaskan nilai kontrak itu tidak seluruhnya menjadi honor pribadi mereka. Bayaran yang mereka terima disebut setara dengan tarif profesional masing-masing, seperti saat menjadi pembawa acara atau tampil di panggung, alias sesuai rate card. Rincian angkanya mereka serahkan kepada RANS.

Kontrak RANS dengan dua kementerian

Total nilai
Rp14.696.955.002
Kemendikbud
Rp3.900.000.002 (1 campaign)
KKP
Rp10.796.955.000 (3 campaign)
Hasil
Lebih dari 150 output, lebih dari 52,6 juta views
Sumber: siaran pers PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, 10 November 2026

Apa yang sebenarnya dibayar

Pada hari yang sama, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) menerbitkan siaran pers. Isinya menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS.

Menurut siaran pers itu, nilai kerja sama seluruhnya Rp14.696.955.002. Rinciannya, campaign Kemendikbud sebesar Rp3.900.000.002 dan tiga campaign KKP sebesar Rp10.796.955.000. RANS menyebut angka itu mengacu pada commercial rate card yang umumnya dipakai untuk klien RANS lainnya.

“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial,” tulis RANS dalam siaran persnya. Menurut RANS, nilai itu mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Foto arsip 2017. Foto: Sekretariat Kabinet RI / Wikimedia Commons (domain publik)

Kata para personel

“Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar,” kata Ariel NOAH dalam video klarifikasi, seperti dikutip CNN Indonesia dan Liputan6.

“Cuma kita bisa bilang bahwa sebenarnya, kerja sama itu ada banyak lo output-nya, detailnya ada banyak, ada budget transportasi dan segala macam,” ujar Ariel, dikutip Liputan6. Ia menambahkan, “Itu detailnya ada di RANS yang jelas.”

Liputan6 mencatat, dari tiga paket KKP, salah satunya disebut bernilai sekitar Rp3,6 miliar dan dikaitkan dengan The Dudas Minus One. Ketiga personel membantah angka itu sebagai bayaran untuk satu video.

Lebih dari 150 output dan 52,6 juta views

RANS menyebut keempat campaign menghasilkan lebih dari 150 output, mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, dan berbagai benefit digital. Lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, dan lebih dari 25 output dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan. Seluruh campaign disebut mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.

Untuk KKP, RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 membuat konten edukasi berkonsep perjalanan dan touring: budi daya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna. Kerja sama dengan Kemenbud dipakai untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia.

Pertanyaan ICW yang belum terjawab

ICW sebelumnya menyoroti delapan paket pekerjaan pada 2024 sampai 2026 dengan total Rp14,69 miliar. Menurut Bangkapos, jenis pekerjaannya meliputi kehadiran dalam kegiatan pemerintah, produksi materi publikasi, dan penyebaran konten di media sosial.

“Lalu mengapa masih harus ada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh atau pengiring opini publik?” kata perwakilan ICW dalam video yang dikutip Bangkapos. ICW mempertanyakan anggaran itu karena kementerian sudah punya situs, akun media sosial, dan unit kehumasan yang dibiayai APBN.

“Nah, yang paling janggal adalah dokumen pengadaan yang menggunakan metode e-purchasing itu tidak terbuka untuk publik,” ujar perwakilan ICW, seperti dikutip Bangkapos. Menurut ICW, publik tidak bisa memeriksa spesifikasi teknis, komponen, dan hasil pekerjaan.

Dari pihak KKP, Bangkapos menulis kementerian itu menyatakan komunikasi pemerintah dijalankan lewat berbagai saluran multiplatform, sehingga penyebaran informasi tidak hanya bergantung pada influencer.

Soal konflik kepentingan

Soal kemungkinan konflik kepentingan, RANS mengakui ada perhatian publik karena Raffi Ahmad adalah pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden. RANS menyebut The Dudas-1 diciptakan sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum penunjukan dari Kemenbud dan KKP. Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 disebut telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP.

Dalam penjelasan yang sama, ICW menilai persoalan hukum tidak otomatis dibebankan kepada seseorang hanya karena perusahaannya memperoleh proyek pemerintah, karena aturan administrasi pemerintahan maupun pidana menyasar pembuat kebijakan. ICW mendorong aturan yang lebih jelas soal hubungan kepentingan bisnis dan jabatan publik.

Yang perlu diketahui publik

Dari klarifikasi para personel dan siaran pers RANS, ada dua hal yang kini lebih jelas: nilai kontrak bukan honor pribadi, dan nilainya mencakup banyak komponen di luar unggahan media sosial. Yang belum jelas adalah seberapa besar porsi tiap komponen, dan apakah dokumen pengadaannya akan dibuka sebagaimana diminta ICW.

Sampai artikel ini disusun, besaran honor tiap personel, rincian rate card, dan dokumen spesifikasi teknis tiap paket belum diumumkan. Tanggapan resmi Kementerian Kebudayaan juga belum ditemukan dalam sumber yang dirujuk.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari bahan tim (siaran pers RANS dan liputan IntipSeleb), lalu dicocokkan dengan laporan CNN Indonesia, Liputan6, REQnews, detikBali, dan Bangkapos. Sebagian media menulis angka berbeda untuk views dan jumlah konten; artikel ini memakai angka dalam dokumen siaran pers RANS. Beberapa media juga mengaitkan kutipan yang sama kepada personel yang berbeda, sehingga kutipan yang atribusinya tidak seragam ditulis sebagai parafrasa.

Foto utama adalah dokumentasi yang dikirim ke redaksi. Foto di dalam isi adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi klarifikasi atau pembuatan konten.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi bahan dari tim, siaran pers resmi, dan liputan media terbuka, bukan wawancara langsung redaksi dengan para personel, RANS, ICW, maupun kementerian.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Sumber: IntipSeleb, CNN Indonesia, Liputan6, Liputan6, Bangkapos, detikBali, dan siaran pers PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga