Pajak Minimum Global 15 Persen Mulai Ditagih, Siapa yang Kena dan Apa Untungnya bagi Publik?

Ceritanya

JAKARTA – Pemerintah mulai menagih pajak minimum global 15 persen kepada grup perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026), seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Kontan.

“Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026,” kata Bimo, dikutip Kontan. Menurut CNN Indonesia, langkah ini dimaksudkan untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas perusahaan multinasional sekaligus mengantisipasi praktik penghindaran pajak.

Apa itu pajak minimum global

Pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) adalah bagian dari Pilar Dua yang digagas G20 dan dikoordinasikan OECD. Menurut siaran pers Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, kesepakatan ini didukung lebih dari 140 negara dan bertujuan menekan perlombaan tarif pajak yang tidak sehat serta pemanfaatan negara suaka pajak.

Kontan menegaskan, angka 15 persen adalah tarif pajak efektif minimum, bukan kenaikan tarif PPh badan. Jika sebuah grup membayar pajak efektif di bawah 15 persen di suatu negara, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan (top-up tax). Dasar hukumnya PMK Nomor 136 Tahun 2024 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6 Tahun 2026, menurut detikFinance.

Siapa yang kena

Sasarannya grup multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro, atau sekitar Rp15,17 triliun menurut kurs yang dipakai Kontan. Ambang itu harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun pajak sebelumnya. BKF menegaskan aturan ini tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM.

Berdasarkan data laporan per negara (CbCR) 2023 yang dikutip CNN Indonesia, Kontan, dan Liputan6, ada 37 entitas induk dan 1.721 entitas anak di dalam negeri, serta 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak di luar negeri yang terkait. Sekitar 78 wajib pajak berkedudukan di Indonesia sudah diundang DJP.

Tenggat yang perlu dicatat

Menurut detikFinance, pembayaran top-up tax untuk tahun pajak 2025 paling lambat 31 Desember 2026. SPT Tahunan PPh khusus pajak minimum global dan GloBE Information Return paling lambat 30 April 2027, dan untuk tahun pertama bisa diperpanjang hingga 30 Juni 2027.

Ada tiga mekanisme penagihan: QDMTT, IIR, dan UTPR sebagai pengaman terakhir. “Indonesia dapat menarik pajak tambahannya melalui mekanisme QDMTT,” kata Ririn Wahyuni Nasrul dari Direktorat Perpajakan Internasional DJP, dikutip detikFinance.

Konteksnya: kas negara sedang dikejar waktu

Penerapan ini datang ketika penerimaan pajak tertinggal. detikFinance mencatat realisasi pajak hingga Oktober 2026 sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun. Masih ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar dalam November dan Desember.

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun,” kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026), dikutip detikFinance. “Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara.”

Apa kata publik dan apa artinya

Bimo membingkai kebijakan ini sebagai soal keadilan. Ia membandingkannya dengan UMKM yang membayar PPh final 0,5 persen. “Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis,” ujarnya, dikutip Liputan6, agar korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi.

Bagi pembaca, dampaknya tidak langsung terasa di dompet karena yang ditagih adalah grup korporasi raksasa. Namun, Liputan6 dan CNN Indonesia menulis penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pertanyaan publik yang wajar: seberapa besar tambahan uangnya dan seberapa cepat masuk ke kas negara.

Yang belum diketahui

DJP belum mengumumkan proyeksi tambahan penerimaan dalam rupiah dan tidak membuka nama perusahaan yang terkena. Ada pula perbedaan rujukan waktu: media menyebut penerapan mulai September 2026, sedangkan PMK 136/2024 menyatakan aturan berlaku sejak tahun pajak 2025. Sanksi bagi yang tidak patuh juga belum dirinci dalam pemberitaan.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari CNN Indonesia, Kontan, Liputan6, detikFinance, dan siaran pers BKF Kementerian Keuangan. Foto gedung DJP dan gedung Kementerian Keuangan adalah foto arsip Wikimedia Commons, bukan dokumentasi pekan ini.